TIMES LAMPUNG, PACITAN – Ancaman penyakit hewan seperti PMK dan antraks jelang Idul Adha 2025 membuat Komisi II DPRD Pacitan angkat suara.

Mereka mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat untuk bergerak lebih cepat dan tegas, terutama dalam hal pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Pacitan.

Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menyoroti potensi masuknya hewan dari luar daerah yang bisa membawa virus berbahaya. Apalagi, kabar terkini menyebutkan bahwa antraks sudah ditemukan di wilayah kabupaten tetangga.

“Mengantisipasi penyebaran PMK dan antraks jelang Iduladha 2025 ini, kami berharap kepada DKPP Pacitan untuk terus memantau perkembangan masuknya hewan dari luar. Kalau kita lihat, antraks sudah masuk ke wilayah kabupaten tetangga,” kata Rudi Handoko, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, DKPP Pacitan perlu segera memperkuat pengawasan di titik-titik perbatasan, baik yang berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah maupun daerah lain di sekitar.

“Memaksimalkan pos-pos perbatasan terkait dengan masuknya hewan dari luar, baik dari arah Jateng maupun perbatasan lainnya,” imbuhnya.

Pasar hewan pun tak luput dari perhatian. Rudi meminta DKPP memantau ketat aktivitas jual beli ternak, khususnya menjelang momen kurban. Pasar seperti Pasar Wage Tulakan dan Pasar Pon Pacitan disebut perlu diawasi lebih intens.

“Kami ingin DKPP terus memantau perkembangan pasar-pasar hewan sesuai jadwal yang ada... untuk memastikan hewan yang masuk ke bursa perdagangan nanti, apabila untuk kurban, tetap ada sertifikat yang menjelaskan bahwa hewan itu sehat,” jelasnya.

Selain itu, ia mendorong penyuluh pertanian lapangan (PPL) agar aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Ia berharap peternak atau calon pembeli tidak segan menghubungi DKPP jika menemukan gejala mencurigakan pada hewan ternak.

“Atau mungkin masyarakat melalui PPL diberikan arahan edukasi untuk bisa menghubungi DKPP terkait kesehatan hewan tersebut,” ucapnya.

Rudi juga menegaskan bahwa pihaknya akan ikut turun langsung ke lapangan bersama DKPP melalui kegiatan monitoring. “InsyaAllah kami di Komisi II DPRD akan menggandeng DKPP untuk sekali tempo uji petik monitoring pelaksanaan yang sudah dilakukan,” katanya.

Ia pun menekankan, tahun ini tidak boleh lagi ada alasan kekurangan anggaran atau terbatasnya stok vaksin. Komisi II, katanya, siap mengawal agar semua kebutuhan penanganan dan pencegahan bisa terpenuhi tepat waktu.

“Penularan PMK benar-benar harus diantisipasi sejak dini. Tahun 2025 ini tidak boleh lagi ada kendala terkait anggaran maupun jumlah vaksin, itu akan kami pertanyakan,” tegas Rudi.

Tak hanya soal pengawasan, program jangka panjang seperti kandang sehat dan bersih juga disorot. Program ini diyakini bisa memperkuat ketahanan peternakan lokal bila dijalankan dengan serius dan disertai edukasi berkelanjutan dari PPL.

“Program kandang sehat dan bersih ini harus digalakkan oleh DKPP untuk memantau ternak di wilayah kecamatan, sehingga edukasi PPL ini bisa maksimal,” ujar Rudi.

“Karena bagaimanapun, kami ingin benar-benar memaksimalkan program maupun subkegiatan yang ada di DKPP sehingga masyarakat merasakan hadirnya pemerintah daerah,” pungkasnya. (*)