TIMES LAMPUNG, LAMPUNG – Menutup tahun 2025, pendidikan tinggi Indonesia berada pada sebuah persimpangan penting. Sistem pendidikan tinggi kita telah tumbuh menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dengan lebih dari 4.400 perguruan tinggi, hampir 34 ribu program studi, sekitar 10 juta mahasiswa, dan lebih dari 300 ribu dosen. 

Skala ini adalah kekuatan strategis nasional, namun sekaligus menghadirkan tantangan besar: bagaimana memastikan mutu, relevansi, dan keadilan tumbuh seiring dengan besarnya sistem tersebut. 

Di tengah capaian itu, partisipasi pendidikan tinggi Indonesia masih berada pada angka sekitar 45 persen, menunjukkan bahwa agenda akses dan pemerataan belum sepenuhnya tuntas.

Tahun 2025 menandai titik balik penting melalui berlakunya Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Regulasi ini membawa pesan tegas bahwa penjaminan mutu tidak lagi boleh dipahami sebagai aktivitas administratif atau kumpulan dokumen semata, melainkan sebagai proses sistemik, terencana, dan berkelanjutan. 

Mutu harus dibuktikan melalui capaian pembelajaran, kualitas pengalaman belajar mahasiswa, kemajuan studi, luaran riset, serta dampak nyata pengabdian kepada masyarakat. Dengan regulasi ini, era “mutu sebagai arsip” seharusnya berakhir dan digantikan oleh “mutu sebagai praktik”.

Pada saat yang sama, isu akses dan pembiayaan tetap menjadi mandat konstitusional yang tidak boleh dilemahkan. Anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai sekitar Rp724,3 triliun, menunjukkan keberpihakan negara yang kuat. Kebijakan afirmasi seperti KIP-Kuliah terus menjadi instrumen penting pemerataan, dengan lebih dari satu juta mahasiswa penerima dan pagu anggaran yang meningkat. 

Namun, dinamika wacana efisiensi anggaran di awal tahun juga memberi pelajaran berharga bahwa transparansi fiskal dan komunikasi kebijakan adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Akses pendidikan tinggi tidak boleh berhenti pada jumlah penerima, melainkan harus menjamin keberlanjutan studi, kelulusan tepat waktu, kualitas pembelajaran, dan transisi lulusan ke dunia kerja.

Tantangan struktural lain yang tak bisa diabaikan adalah beban pengajaran dosen. Data OECD menunjukkan rasio mahasiswa–dosen di Indonesia mencapai 57 banding 1, jauh melampaui rata-rata negara OECD. Ini bukan soal menyalahkan dosen, melainkan soal desain sistem. 

Tanpa pembaruan kurikulum, asesmen, dukungan pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi secara cerdas, kualitas umpan balik, pembimbingan, dan asesmen autentik akan sulit ditingkatkan secara merata. Sistem yang terlalu membebani aktor utamanya justru berisiko melemahkan mutu yang ingin dicapai.

Persoalan klasik relevansi dengan pasar kerja juga masih aktual. Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak otomatis responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. 

Dalam konteks Indonesia, hal ini tampak pada ketimpangan mutu antar institusi, pembukaan program studi yang kurang berbasis kebutuhan, serta lemahnya pemanfaatan data tracer study dan sinyal industri. 

Kemitraan dengan dunia usaha tidak lagi cukup berhenti pada nota kesepahaman, melainkan harus diwujudkan dalam perancangan kurikulum bersama, proyek nyata, magang terstruktur, serta asesmen berbasis kompetensi yang disepakati bersama.

Ke depan, pendidikan tinggi Indonesia memerlukan penegasan diferensiasi misi perguruan tinggi secara lebih tegas dan jujur. PTN Badan Hukum perlu diposisikan sebagai lokomotif keunggulan riset dan inovasi global. PTN BLU menjadi tulang punggung pendidikan berkualitas yang melayani kebutuhan pembangunan nasional dan regional. PTN Satuan Kerja berperan strategis dalam pemerataan akses dan keterjangkauan, khususnya di daerah tertinggal. 

Perguruan tinggi kedinasan harus dinilai dari kesiapan lulusannya melayani negara, sementara perguruan tinggi swasta menjadi pilar keberagaman, inovasi, dan kedekatan dengan masyarakat. Perguruan tinggi agama, baik negeri maupun swasta, memikul misi penting dalam integrasi ilmu, penguatan etika publik, dan kohesi sosial.

Penegasan diferensiasi misi ini penting agar kebijakan pendanaan, indikator kinerja, sistem akreditasi, dan pemeringkatan menjadi lebih adil dan kontekstual. Setiap perguruan tinggi semestinya dinilai berdasarkan keberhasilannya menjalankan mandatnya, bukan dipaksa mengejar ukuran keberhasilan yang seragam.

Peran DPR RI, khususnya Komisi X, sangat krusial untuk memastikan belanja pendidikan yang besar benar-benar menghasilkan mutu dan mobilitas sosial. Pengawasan perlu bergeser dari sekadar serapan anggaran ke hasil nyata: retensi mahasiswa, kelulusan tepat waktu, mutu pembelajaran, dan penyerapan lulusan di dunia kerja. 

Sementara itu, pimpinan perguruan tinggi dituntut membangun budaya perbaikan berkelanjutan, menata ulang sistem pembelajaran, memperkuat dukungan belajar, serta mengembangkan dosen berbasis kompetensi mengajar.

Catatan akhir tahun 2025 ini menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki skala, anggaran, dan kerangka regulasi baru. Tantangan sesungguhnya adalah keberanian mengubah semuanya menjadi hasil yang terukur dan bermakna. Pendidikan tinggi Indonesia hanya akan bertransformasi dari besar menjadi bermutu jika dipimpin oleh kepemimpinan yang kuat, terbuka, dan berbasis bukti. 

Untuk itu, mekanisme rekrutmen pimpinan perguruan tinggi perlu dibuka secara lebih transparan dengan merevisi aturan-aturan usang yang tidak lagi relevan dengan tantangan zaman. Di situlah masa depan pendidikan tinggi Indonesia dipertaruhkan.

***

*) Oleh : Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, PhD., Guru Besar Rekayasa Sistem Manufaktur dan Wakil Rektor I bidang Akademik, Riset dan Inovasi Universitas Bandar Lampung.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.